RUU Profesi Psikologi

Latar Belakang Pembentukan RUU Profesi Psikologi

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada (23/3) lalu resmi mengumumkan 33 daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Termasuk di dalamnya adalah RUU Praktik Psikologi. Peranan profesi psikologi penting dalam menentukan seseorang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kepribadiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang (UU) yang bertujuan agar adanya kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan praktik psikologi. maraknya fenomena penyalahgunaan disiplin ilmu psikologi oleh oknum-oknum tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta pengalaman tertentu yang merugikan masyarakat sehingga menyebabkan keresahan.

Dengan perkembangan ilmu psikologi yang semakin luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok mulai dari kualitas tenaga psikologi, kepastian standar layanan psikologi dan kesadaran masyarakat tentang ilmu psikologi sehingga dibutuhkan kepastian perlindungan hukum kepada seluruh pihak pengguna dan penyedia jasa layanan psikologi.

RUU Praktik Psikologi yang sebelumnya dikenal RUU Profesi Psikologi, merupakan  Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari 12 Bab dan 67 Pasal. 12 Bab diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Praktik Psikologi, Standar Praktik Psikologi, Hak dan Kewajiban; Uji Kompetensi Berkelanjutan; Organisasi Profesi; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

RUU Praktik Psikologi ini juga mengalami beberapa proses yang panjang, dimulai dari :

·         6 Maret 2019 : Audiensi HIMPSI dengan Baleg

·         5 November 2019 : Pengusulan masuk PROLEGNAS

·         5 Desember 2019 : Masuk PROLEGNAS Prioritas 2020 (Keputusan Baleg DPR RI)

·        22 Januari 2020 : Masuk PROLEGNAS Prioritas 2020 (Keputusan Sidang paripurna DPR RI)

·         5 Februari 2020 : Rapat Harmonisasi Baleg (1)

Pentingnya RUU pasal 15 edukasi bagi masyarakat

Pada dasarnya RUU di dirancang agar segala praktik psikologi diatur guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya pada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi, namun juga dengan pengembangan komunitas, perilaku konsumen, kesehatan dan rehabilitasi, pelayanan keluarga, olahraga, dan juga militer. Sesuai dengan tujuannya RUU Psikoedukasi pasal 15 ini dibuat agar bentuk preventif dan promotif yang ditujukan pada penjagaan kesehatan fisik dan mental masyarakat.

Psikoedukasi sendiri menjadi penting, salah satunya sebagai edukasi sehingga masyarakat dapat mendeteksi sedari dini terhadap gangguan psikologi di lingkungannya. Psikoedukasi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kontrol sosial terhadap kepekaan kesehatan fisik dan mental terutama pada lingkungan kecil. Dengan adanya psikoedu  in kasi, masyarakat menjadi terbuka dengan pendidikan, pengembangan, abnormalitas, dan hal lainnya berkaitan dengan kesehatan mental, ditambah lagi dengan adanya RUU sebagai payung dan dasar hukum.

Dampak baik RUU Pasal 15 psikoedukasi untuk masyarakat dengan urgensinya 

Seperti yang dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 dan 2, Psikoedukasi merupakan program preventif dan promotif yang ditujukan pada permasalahan psikologis pada kelompok, komunitas dan/atau organisasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat. 

Ditinjau dari pasal 15 ayat 1 dan 2 diatas, maka kami akan melakukan edukasi via instagram live yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat sebagai program preventif dan promotif kepada khalayak dan sebagai upaya pencegahan terhadap isu isu psikologis yang beredar di masyarakat luas. Sebagai contoh Masyarakat dapat mengatasi kecemasan selama pandemi setelah diberikan psikoedukasi yang benar.

Akibat Jika RUU Psikologi Tidak Disahkan

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pengesahan terhadap pasal 15 psikoedukasi memiliki banyak sekali manfaat dan urgensi. Ketika tidak disahkan, maka akibatnya adalah: 

  1. Tidak tercapainya tujuan dari RUU pasal 15 mengenai psikoedukasi ini, yaitu untuk menjadi sebuah program preventif dan promotif yang ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat
  2. Sulitnya meluruskan hal-hal mengenai masalah psikologis yang masih disalahpahami di kalangan masyarakat, misalnya Hoaks dan Kebencian terhadap psikologis
  3. Akan menimbulkan self-diagnose yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan adanya romantisasi terhadap gangguan psikologis
  4. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai masalah-masalah psikologis yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Hal ini sekaligus mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat untuk penanganan atau pertolongan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Daftar Pustaka
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (2019 ) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Jakarta. Diakses 21 November 2021 pada https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-113636-9288.pdf 

Sosialisasi RUU Praktik Psikologi (2020) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Jakarta. Diakses 25 November 2021 pada 

https://himpsi.or.id/ruu-psikologi
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/19/01/19/pljjdy335-hoaks-dan-ujaran-kebencian-berdampak-psikologis
https://www.antaranews.com/berita/2030564/psikoedukasi-bantu-masyarakat-hadapi-kecemasan-selama-pandemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *